DPR Desak Pemerintah Perbaiki Jalan Rusak Akibat Banjir

23-01-2014 / KOMISI V

Banjir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, meninggalkan berbagai kerusakan, salah satunya jalanan yang rusak dan berlubang. Ruas jalan yang rusak, mengakibatkan transportasi menjadi terhambat dan waktu tempuh yang semakin lama.

Anggota DPR Komisi V Sadarestuwati mengaku, DPR akan mendorong pemerintah segera untuk memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Bahkan, perbaikan ini harus segera dilakukan.

“Tidak harus menunggu besok-besok, secepatnya dikerjakan. Untuk jalan yang lubang kecil-kecil itu bisa menggunakan anggaran pemeliharaan. Ada beberapa temapat yang menjadi prioritas. Misalnya Pantura, itu kan parah sekali, harus diprioritaskan. Jadi, setelah banjir dipastikan surut, itu harus segera mendapatkan perbaikan,” kata Sadarestuwati saat dihubungi via telepon oleh Tim Parle, Kamis (23/01).

Politisi yang akrab dipanggil Estu ini juga meminta untuk wilayah Jakarta harus mendapatkan perhatian. Pasalnya, banyak wilayah di Ibukota yang tergenang air, sehingga aspal menjadi rusak.

“Untuk di Jakarta, setelah beberapa hari tergenang, bagaimanapun juga kalau aspal sudah tergenang dua hari dua malam, kemudian terkena beban berat, itu pasti tidak kuat dan alamat mrotoli (lepas satu persatu),” tambah Politisi asal Dapil Jawa Timur ini.

Ketika ditanya apakah sebaiknya menggunakan kualitas aspal yang lebih bagus agar awet, Politisi F-PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa aspal yang digunakan untuk jalanan di Indonesia sudah cukup bagus.

“Kalau dibilang kualitas aspal yang kurang baik, sepertinya tidak. Kualitas aspal yang saat ini kita gunakan itu sudah yang terbaik. Seperti aspal Pertamina dan aspal dari Buton. Walaupun aspal Buton tidak sebagus aspal Pertamina, namun kualitasnya tidak kalah jauh kok,” imbuh Estu.

Namun, karena faktor tergenang air dan dilewati oleh kendaraan yang overweight, sehingga, aspal menjadi rapuh, sehingga mudah rusak. Ini merupakan salah satu kelemahan material aspal.

“Sekuat apapun aspal, ketika terkena genangan air selama beberapa hari, aspal pasti akan lepas materialnya, apalagi dilewati kendaraan yang bebannya berat, dengan tekanan cukup besar, ini dapat menggerus. Ini memang seperti itu. Ya bisa dibilang kelemahan aspal,” tambah Estu.

Sehingga, ia memberi saran agar pemerintah dapat memetakan jalan di daerah yang rawan banjir dan yang tidak. Sehingga, perlakuan terhadap jalan raya juga berbeda.

“Pemerintah harus bisa memetakan daerah yang dilalui jalan raya. Untuk daerah kering, bisa menggunakan aspal. Untuk daerah rawan banjir, akan membutuhkan pemeliharaan yang semakin berat. Pemerintah harus menentukan, jalan mana yang harus menggunakan aspal atau menggunakan rigid pavement.

Rigid pavement atau perkerasan kaku adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan. Metode ini saah satu jenis perkerasan jalan yang digunakan selain perkerasan lentur (aspal).

“Untuk biaya rigid pavement memang akan jauh lebih mahal. Tapi akan memiliki kekuatan dan daya tahan yang lebih panjang. Untuk daerah-daerah rawan banjir memang lebih baik rigid pavement,” saran Estu mengakhiri wawancara. (sf), foto : hr/parle/naefurodji*

BERITA TERKAIT
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...
Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatera Utara pada...
Komisi V Soroti Hambatan Anggaran dan Infrastruktur Kota Serang
05-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI menerima RDPU audiensi dari Komisi IV DPRD Serang pada Rabu (5/2/2025) di Ruang...
Roberth Rouw Soroti Efisiensi BUMN dan Infrastruktur Bandara Halim
04-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw melakukan kunjungan kerja ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk meninjau...